Kenapa Kemiskinan Meninggi?

Berdasarkan catatan BPS, kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret hingga September 2022 disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

1.      Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pada tanggal 3 September 2022 pemerintah menaikkan harga untuk jenis bahan bakar Pertalite, Solar, dan Pertamax (nonsubsidi). Penyesuaian harga BBM ini berpengaruh pada kenaikan harga bensin, solar, dan ongkos angkut.

Selain itu, penyesuaian harga BBM ini juga berdampak pada inflasi. BPS mencatat inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17% (mtm) dan 5,95% (yoy).

2.      Kenaikan harga eceran komoditas bahan pokok

BPS mencatat secara nasional jika dibandingkan dengan Maret 2022, harga eceran 5 komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya beras naik 1,46%, harga gula pasir naik 2,35%, harga tepung terigu naik 13,97%, harga telur ayam ras naik 19,01%, dan harga cabai merah naik nyaris setengah kali lipat sebesar 42,60%.Kenaikan harga ini merupakan dampak dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengalami kenaikan di bulan yang sama.

3.      Tingginya angka penduduk kerja terdampak pandemi dan PHK

Sepanjang September 2022 terjadi Pemutusan Hubungan Kerja di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki serta perusahaan teknologi. Kejadian ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Belum lagi memang masih terdapat 4,15 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi pada Agustus 2022.

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen ata

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.

Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,

Tren Penduduk Miskin Tahun ke Tahun

Jumlah penduduk miskin sebelum pandemi atau pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk.

Indonesiabaik.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi kenaikan tingkat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 dibandingkan periode sebelumnya Maret 2022. Dari segi jumlah penduduk miskin jumlahnya naik sebesar 0,20 juta orang mencapai 26,36 juta orang.

Posisi itu naik 0,03 persen atau 200.000 orang dari posisi Maret 2022 yang sebanyak 26,16 juta orang miskin. Namun, turun 0,14 persen atau 140.000 orang dari posisi September 2021 yang sebanyak 26,50 juta orang miskin.

Pada dasarnya tingkat kemiskinan sudah mulai mengalami penurunan sejak mengalami peningkatan akibat pandemi. Saat itu, tingkat kemiskinan naik menjadi double digit pada September 2020 menjadi 10,19 persen. Posisi itu mulai menurun pada Maret 2021 ke tingkat 10,14 persen, yang kemudian diikuti penurunan ke tingkat 9,71 persen pada September 2021 dan 9,54 persen pada Maret 2022. Namun, sedikit meningkat pada September 2022 dengan posisi 9,57 persen.

Penduduk Miskin Turun

Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Sedangkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi demo di depan Gedung KPK, Kuningan, Kamis (18/11/21). Namun, ada pemandangan yang disayangkan karena para pendemo ada yang membawa anaknya yang masih kecil.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2019 menurun sebesar 0,25 persen atau 529,9 ribu orang bila dibandingkan September 2018. Saat ini, jumlah rakyat miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,14 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan jumlah rakyat miskin didorong adanya sejumlah kartu yang dikeluarkan pemerintah. Di antaranya Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. "Ada pula bantuan sosial dan kebijakan lainnya. Ini tren yang menggembirakan," katanya kala pemaparan di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. BPS menghitung, pada September 2018, angka rakyat miskin di perkotaan berjumlah 6,89 persen. Sedangkan pada Maret melorot menjadi 6,69 persen. Adapun jumlah penduduk miskin di desa pada September 2018 tercatat 13,10 persen, sementara pada Maret 2019 menyusut menjadi 12,85 persen. Dari 28 provinsi, jumlah rakyat miskin terbanyak secara nasional terdata berada di Papua dengan jumlah mencapai 27,5 persen. Berturut-turut diikuti Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Aceh. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah ialah DKI Jakarta dengan jumlah 3,4 persen diikuti Bali 3,7 persen. Suhariyanto menjelaskan, angka garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat Rp 425.250 per kapita per bulan. Dari jumlah itu, komposisi garis kemiskinan makanan mendominasi sebesar Rp 323.232, sedangkan garis kemiskinan bukan makanan hanya Rp 112.018. Dilihat trennya, pada Maret 2019, BPS mencatat rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 anggota keluarga. Dengan begitu, besar garis kemiskinan per rumah tangga rata-rata tercatat Rp 1,9 juta per rumah tangga per bulan. FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PARADIGMA.CO.ID- Berdasarkan data badan pusat statistik, yang dirilis pada periode maret - september 2022, bahwa presentasi kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,57 %.

Presentasi angka yang demikian, sejatinya jauh dari faktanya dan tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang dalam gejolak kemiskinan yang mencekam. Karenanya angka presentasi kemiskinan bisa juga diasumsikan lebih besar dari angka BPS sebagaimana diatas.

Gejolak kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, seolah-olah mereka tidak berada pada suatu negara berdaulat, negara yang memiliki kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupannya secara baik, terukur berdasarkan konstitusi negara.

Indonesia, tentunya memiliki suatu peraturan yang dinamakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu peraturan yang meniscayakan negara lewat kepemimpinan pemerintahan guna bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan kehidupan seluruh rakyatnya.

Dalam domain peraturan yang sedemikian jelas dan tegas terhadap nilai tanggungjawab serta pertanggungjawaban, seharusnya pemerintah memastikan keberpihakan maksimal serta optimal terhadap kebutuhan kesejahteraan rakyatnya dengan sebaik-baiknya.

Faktanya; Hutang Indonesia Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Angka kriminalitas 2022 naik 7,3 persen dari tahun lalu, jika dirata-ratakan, ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Tingkat stunting 21,6 di tahun 2022.

Juga, kita sering membaca dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang meninggal sia-sia akibat membunuh diri yang diakibatkan masalah kebutuhan hidupnya, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak terfasilitasi kebutuhan pendidikannya, serta kebutuhan kesehatannya. Kondisi bangsa atas kehidupan masyarakatnya yang demikian telah memastikan bahwa faktanya rakyat Indonesia semakin miskin.

Kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana diatas, bisa juga diistilahkan dengan sebutan 'Lingkaran Syetan'. Kondisi yang demikian, sejatinya merupakan suatu masalah besar yang dialami dalam kehidupan berbangsa pada suatu negara kesatuan Republik Indonesia.

Artinya, sebagai bangsa yang besar, maka kitapun wajib bertanya, apakah sumber dan substansi masalahnya? sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentu jawabannya menurut saya, berada pada sumber daya manusia yang telah dipercayakan menjadi pemimpin di negeri ini, negara Indonesia. Pemimpinnya tidak memiliki kemampuan yang optimal atas nilai kepemimpinan yang baik, sehingga kemudian berdampak pada masalah besar, yakni kemiskinan seluruh rakyat Indonesia.

Pemimpin Indonesia saat ini, sebaiknya dan seharusnya melakukan evaluasi total terhadap dirinya dengan sebaik-baiknya. Agar insha Allah setiap pemimpin negeri ini mampu memastikan kebaikan pada dirinya.

Karena menurut saya, guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tidak saja mengandalkan kecerdasan intelektual, tapi jauh lebih penting adalah setiap pemimpin Indonesia wajib memastikan nilai-nilai kebaikan terpatri dalam setiap jiwanya.Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa dan negara Indonesia.

Penulis: Saiful Chaniago, Waketum DPP KNPI

© 2024 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2024 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.

Indonesiabaik.id - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengeluarkan rilis jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tren penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia patut diapresiasi.